Home

KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN NON FORMAL SERTA TIGA SUBSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

 IMG_1042

Disusun Oleh :

Iqbal Nur Fais                     (K8410030)

Erna Purnamasari              (K8410021)

Dwi Yanto                            (K8410019)

Bangun Setiabudi                (K8410012)

PENDIDIKAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya senantiasa selalu mengalami berbagai perubahan, khususnya karena pengalamannya, pengetahuannya dan kepentingannya. Oleh karena itu pengetahuan yang dimiliki manusia selalu dinamis sejalan dengan perjalanan waktu dan kebutuhannya. Dalam hal ini terkadilah proses yang disebut pendidikan, dan pendidikan tersebut akan terus berjalan selama manusia itu hidup dan sadar akan keberadaannya di suatu lingkungan.

Dalam GBHN TAP MPR (Garis Besar Haluan Negara Ketetapan MPR) menyatakan bahwa “Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. karena itu pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.” Hal ini berarti setiap manusia Indonesia diharapkan supaya selalu berkembang sepanjang hayat dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang mendukung untuk belajar.

Konsep pendidikan seumur hidup merumuskan suatu asas bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terus-menerus (continyu) dari bayi sampai meninggal dunia. Sebenarnya ide pendidikan seumur hidup ini telah ada sejak lama dalam sejarah pendidikan namun baru populer sejak terbitnya buku Paul Langerend yaitu “An Introduction to Life Long Education” setelah Perang Dunia II yang kemudian diambil alih oleh International Comission on The Development of Education (UNESCO). Konsep pendidikan seumur hidup tersebut dapat terlaksana dengan baik jika terdapat sinergi yang positif antara pendidikan informal, pendidikan formal serta pendidikan non formal. Ketiga subsistem pendidikan tersebut saling melengkapi satu sama lain karena tuntutan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin beragam sehingga tidak dapat dipenuhi oleh salah satunya saja.

Pendidikan formal adalah jalan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang tidak mampu dicakup oleh pendidikan informal. Bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal (putus sekolah) disediakan pendidikan nonformal untuk memperoleh bekal guna terjun ke masyarakat.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana konsep dan ruang lingkup pendidikan non formal?
  2. Apa yang dimaksud dengan pendekatan taksonomi dalam pendidikan non formal?
  3. Apa yang dimaksud 3 subsistem pendidikan?
  4. Apa persamaan dan perbedaan antara ketiga subsistem pendidikan tersebut?
  5. Apa hubungan antara ketiga subsistem pendidikan tersebut?

Tujuan Penulisan

  1. Untuk mengetahui konsep dan ruang lingkup pendidikan non formal.
  2. Untuk mengetahui pendekatan taksonomi dalam pendidikan non formal.
  3. Untuk mengetahui 3 subsistem pendidikan.
  4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara ketiga subsistem pendidikan .
  5. Untuk mengetahui hubungan antara ketiga subsistem pendidikan.

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Konsep dan Ruang Lingkup Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal merupakan salah satu bagian dari tiga subsistem pendidikan nasional. Hal ini dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar. Dinyatakan dalam pasal 1 ayat (10) bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan non formal menurut Philip H. Choombs adalah pendidikan luar sekolah yang dilembagakan, istilah ini digunakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 1. Pendidikan non formal adalah aktivitas pendidikan di luar pendidikan formal, dilakukan secara mandiri, terorganisir dan sistematis untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa penjabaran mengenai pendidikan non formal, antara lain:

  1. Pendidikan non formal dapat berlangsung di mana saja dan dapat diprakarsai oleh siapa saja, tidak hanya oleh pemerintah namun masyarakat pun bisa memprakarsainya.
  2. Warga belajar atau peserta didik dalam pendidikan non formal adalah “tertentu”. Mereka adalah warga masyarakat yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, anak usia dini, pencari kerja yang perlu bekal ketrampilan dan mereka yang ingin meningkatkan kemampuan dan ketrampilan profesionalnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa depan.
  3. Karena warga belajarnya adalah “tertentu” maka kebutuhan belajarnya pun “tertentu”, mungkin berbeda, lebih spesifik atau bahkan lebih luas dari pendidikan formal.
  4. Karena warga belajar dan kebutuhan belajarnya “tertentu” maka tujuan belajarnya pasti juga tertentu, semua itu terserah pada keinginan warga belajarnya sendiri. Misalnya saja pendidikan non formal kursus menjahit tentu berbeda tujuan belajarnya dengan PAUD.
  5. Proses pembelajaran untuk karakteristik warga belajar dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang serba tertentu itu tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan konvesional-klasikal. Maka dari itu diperlukan sebuah metode belajar yang lebih dialogis-partisipatif, hanya dengan metode semacam inilah tujuan dan kebutuhan belajar tersebut bisa lebih banyak tertampung.

Sejalan pertumbuhan dan perkembangan budaya di masyarakat maka timbul istilah-istilah mengenai pendidikan non formal (non formal education).  Menurut Sudjana (2004: 13) istilah-istilah pendidikan non formal yang berkembang di tingkat Internasional adalah pendidikan sepanjang hayat (life long education), pendidikan pembaharuan (recurrent education), pendidikan abadi (permanent education), pendidikan masyarakat (community education), pendidikan massa (mass education), pendidikan orang dewasa (adult education) serta pendidikan berkelanjutan (contuining education). Munculnya istilah-istilah mengenai pendidikan non formal dalam skala internasional menunjukkan bahwa pendidikan non formal hadir dan berkembang dengan corak pendidikan yang bervariasi di masyarakat, karena mereka memerlukan pendidikan untuk keperluan hidup yang dirasakan kurang dari apa yang mereka peroleh di bangku sekolah.

Konsep dasar pendidikan non formal terbagi menjadi 3 hal dasar yaitu:

  1. Pendidikan non formal sebagai suplemen (penambah), di mana seseorang yang sudah menamatkan pendidikan formalnya ingin menambah pengetahuan atau ketrampilan kecakapan hidupnya maka dia bisa mengikuti pendidikan tambahan berupa pendidikan kursus dan kecakapan hidup.
  2. Pendidikan non formal sebagai komplemen (pelengkap), di mana pendidikan non formal dapat melengkapi kebutuhan seseorang akan pendidikan di luar pendidikan formal.
  3. Pendidikan non formal sebagai substitusi (pengganti), di mana seseorang yang sama sekali tidak dapat menikmati pendidikan formal maka dia dapat mengikuti pendidikan non formal sebagai gantinya. Misalnya seseorang yang tidak pernah menempuh pendidikan di SD maka ia dapat mengikuti program paket A.

Lebih jauh, pasal 26 UU Pendidikan No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan mengenai tugas dari pendidikan non formal yaitu:

  1. Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
  2. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
  3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk  mengembangkan kemampuan peserta didik.
  4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.
  5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  6. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
  7. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengen Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pendidikan non formal dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin dapat terlayani pendidikannya pada jalur pendidikan sekolah dan pelayanan akses pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan non formal bertujuan untuk:

  1. Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayat guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya.
  2. Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi lagi.
  3. Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dalam jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan non formal dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang pendidikan yang integral, yaitu:

  1. Pendidikan keaksaraan (literacy), yaitu komponen pendidikan non formal yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dasar baca dan tulis, hitung dan pengetahuan dasar secara fungsional.
  2. Pendidikan dasar (basic education), yaitu komponen pendidikan non formal yang berfungsi untuk memberikan pendidikan setara dengan pendidikan dasar mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), SD dan SMP dalam bentuk paket A, B dan diperluas dengan paket C.
  3. Pendidikan berkelanjutan (continuing education), yaitu komponen pendidikan non formal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan lanjutan seperti ketrampilan bermata pencaharian, ketrampilan profesional serta keahlian hidup lainnya yang dilaksanakan melalui kursus-kursus dan pelatihan ketrampilan usaha, pendidikan perempuan, dan pendidikan bagi masyarakat yang terbelakang baik dari segi pendidikan maupun ekonomi.
  1. Pendekatan Taksonomi dalam Pendidikan Non Formal

Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis program-program pendidikan non formal adalah taksonomi. Taksonomi adalah alat bagi para pengambil keputusan,penentu kebijakan dan pengelola pendidikan untuk  membuat penggolongan program-program pendidikan sekolah. Taksonomi adalah klasifikasi atas dasar hierarki. Pengelompokannya dapat dilakukan menurut tingkatan yaitu mulai dari tingkatan yang mudah sampai tingkatan yang rumit, dan dari tingkatan yang sempit sampai tingkatan yang luas, atau sebaliknya. Taksonomi ini dilakukan melalui kegiatan menghimpun, menggolong-golongkan dan menyajikan informasi program-program pendidikan non formal, sehingga pada akhirnya dapat diketahui berbagai kelompok program pendidikan tersebut.

Kriteria yang digunakan dalam taksonomi itu beraneka ragam. Di antaranya adalah dua kriteria yang sering digunakan yaitu tujuan dan isi program pendidikan.  Atas dasar kedua kriteria ini,  Harbinson (1973) menggolongkan program pendidikan non formal yang berkaitan dengan upaya membuka kesempatan kerja, memasuki lapangan kerja atau untuk meningkatkan lapangan kerja.

Upaya lain untuk mengklasifikasi program pendidikan non formal adalah dengan menganalisis pendekatan dan tujuan setiap program pendidikan.  Upaya ini dilakukan oleh The International Council for Educational Development (ICED) terhadap program-program pendidikan non formal bagi para pemuda di daerah pedesaan. Atas dasar kriteria ini, Coombs dan Ahmed dalam Sujana (2001) mengelompokkan pendidikan luar sekolah untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan menjadi 4 kategori, yaitu: pendekatan pendidikan perluasan (extension approach), pendekatan latihan (training approach), pendekatan pengembangan swadaya (the cooperative self help approach) serta pendekatan pembangunan terpadu (integrated development approach). Penggolongan ini berkaitan dengan peranan pendidikan non formal yang dipandang sebagai pendekatan dasar dan bagian penting dalam gerakan pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan.

Husein dan Postlethwaite (1985) membuat kategori program pendidikan non formal atas dasar keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi, politik dan sosial budaya, yaitu:

  • Kategori pertama berkaitan erat dengan program-program pembangunan ekonomi seperti pertanian dan industri, gerakan ekonomi rakyat, kewirausahaan, pembangunan masyarakat desa dan koperasi, di samping kaitannya dengan program kesehatan, gizi dan keluarga berencana.
  • Kategori kedua, pendidikan non formal yang berkaitan dengan aspek kehidupan berpolitik. Dalam hubungan ini, pendidikan non formal sering dijadikan wahana untuk pembinaan kesadaran politik dan kesadaran bernegara bagi masyarakat di berbagai kawasan.

3 SUBSISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Menurut Suhardjo (1985), sistem adalah kesatuan fungsional daripada unsur atau aspek-aspek yang ada untuk mencapai tujuan, maksudnya sebuah sistem terdiri dari unsur-unsur, fungsi dari masing-masing unsur, ada kesatuan fungsi dari setiap unsur dan ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap unit usaha atau organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling mendukung dalam rangka mencapai tujuannya. Begitu pula dengan pendidikan, juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen pendukung yang masing-masing komponen akan saling memengaruhi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan.

3 subsistem dalam pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pendidikan Informal

Pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan) adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalamannya sehari-hari baik disadari maupun tidak . Menurut Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 13, Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap manusia karena mayoritas waktunya dihabiskan dalam keluarga itu sendiri. Sekalipun tidak ada tujuan pendidikan dalam keluarga yang dirumuskan secara tersurat, tetapi secara tersirat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga pada umumnya adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Fungsi pendidikan dalam keluarga menurut Wahyudin (2007 : 3.7) adalah:

  • Sebagai peletak dasar pendidikan anak
  • Sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya.

Karakteristik Pendidikan Informal Wahyudin (2007 : 3.6) antara lain:

  • Tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan karakter
  • Peserta didiknya bersifat heterogen
  • Isi pendidikan tidak terprogram secara formal
  • Tidak berjenjang
  • Waktu pendidikan tidak terjadwal ketat dan relatif lama
  • Cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar
  • Evaluasi pendidikan tidak sistematis dan incidental
  • Credential tidak ada dan tidak penting

Pendidikan Formal

Lingkungan pendidikan formal menurut Dinn Wahyudin (2007 : 3.9) adalah suatu satuan (unit) sosial atau lembaga sosial yang secara sengaja dibangun dengan kekhususan tugasnya untuk melaksanakan proses pendidikan. Dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab I Pasal 11 dijelaskan bahwasannya pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada jalur pendidikan formal pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah. Jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas , Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Sedangkan pendidikan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Krateristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah yaitu:

  • Pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarki
  • Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relative homogen.
  • Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan.
  • Materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum.
  • Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban kebutuhan dimasa yang akan datang.

 

Pendidikan Nonformal

Lingkungan pendidikan non formal merupakan lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok sosial di masyarakat yang baik secara langsung maupun tak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif (Tirtarahardja dan Sula, 2000:179). Dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I Pasal 12 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Bentuk penyelanggaraan pendidikan non formal yang terstruktur dan berjenjang antara lain kursus komputer, kursus bahasa inggris, kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B yang merupakan lembaga kursus yang mempunyai tingkat kecakapan. Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berjenjang misalnya informasi, penyuluhan, ceramah melalui media.

Pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian fungsional.

Menurut Wahyudin (2007 : 3.12) karakteristik pendidikan formal antara lain :

  • Lebih menekankan pada pengembangan ketrampilan praktis
  • Peserta didiknya bersifat heterogen
  • Isi pendidikan ada yang terprogram secara tertulis ada pula yang tidak terprogram secara tertulis
  • Dapat terstruktur, berjenjang, dan bersinambungan dan dapat pula tidak terstruktur, tidak berjenjang dan tidak bersinambungan
  • Waktu pendidikan terjadwal ketat atau tidak terjadwal, lama pendidikan relatif singkat
  • Cara pelaksanaan pendidikan bersifat mungkin artificial mungkin pula bersifat wajar
  • Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dapat pula tidak sistematis;
  • Credential mungkin ada dan mungkin pula tidak ada.
  1. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TIGA SUBSISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Persamaan Pendidikan Informal, Formal dan Non Formal

  1. Pendidikan keagamaan dilaksanakan pada ketiga subsistem pendidikan tersebut.
  2. Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik.
  3. Melibatkan peran pendidik dalam mentransfer ilmu, pengetahuan maupun norma kepada peserta didik.

Persamaan Pendidikan Formal dan Non Formal

  1. Sama-sama menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung serta kemampuan berkomunikasi.
  2. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  3. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

 

Perbedaan Pendidikan Informal, Formal dan Non Formal

Aspek Pendidikan Informal Pendidikan Formal Pendidikan Non Formal
Peserta Didik Mulai sejak lahir hingga meninggal dunia Pada usia sekolah Untuk PAUD 0-6 Tahun, kriteria lain mulai minimal umur 3 tahun
Kegiatan Pendidikan Kegiatan belajar mengajar bebas, fleksibel dan luwes oleh keluarga dan lingkungan sekitar Kegiatan belajar mengajar terstruktur dan berjenjang oleh guru atau dosen. Kegiatan belajar dan mengajar terstruktur namun tidak ketat dan berjenjang oleh tenaga pendidik.
Satuan Pendidikan Tidak menggunakan kurikulum Menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
Satuan Hasil Tidak ada satuan hasil mengacu kepada standar nasional pendidikan. Badan akreditasinya yaitu BAN-S/M untuk sekolah/madrasah dan BAN-PT untuk perguruan tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.

Badan akreditasinya yaitu BAN-PNF.

Pengawasan Dilakukan oleh masyarakat pengawas satuan pendidikan penilik satuan pendidikan

 

 

 

Sistem Pendidikan Nasional
  • HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN INFORMAL, FORMAL DAN NON FORMAL

 

Keterkaitan antara ketiga subsistem pendidikan

(Sumber: Sudjana, 2004: 46)

Sudjana (2004, 45-46) menyatakan sistem pendidikan nasional terdiri dari tiga subsistem yaitu pendidikan formal, informal dan non formal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Setiap subsistem ini memiliki kedudukan yang setara di sistem pendidikan nasional. Pendidikan informal, yang diperoleh seseorang di dalam keluarga dan lingkungannya menyumbang peranan yang paling penting pada awal masa pertumbuhan manusia karena di lingkungan tersebutlah manusia paling banyak menghabiskan waktunya untuk bersosialisasi. Lalu dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju, manusia dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantunya beradaptasi dengan perubahan zaman. Orang tua dan keluarga yang dengan kemampuannya yang terbatas merasa tidak sanggup untuk mengajarkan semua itu kepada anaknya sehingga mereka menyerahkan semua tugas tersebut kepada lembaga yang lebih berkompeten, yang dalam hal ini yaitu sekolah. Di sekolah mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu serta ketrampilan baru yang mungkin tidak mereka peroleh di keluarga. Namun tidak semua ilmu dan ketrampilan hidup dapat diperoleh di sekolah hal ini dikarenakan sekolah juga memiliki sebuah kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak semua ilmu dan ketrampilan dapat diajarkan begitu saja. Atas dasar itulah muncul pendidikan non formal yang menjawab permasalahan tersebut. Melalui pendidikan inilah seseorang dapat mengembangkan ilmu dan ketrampilan yang pernah diperolehnya di sekolah. Melalui pendidikan ini pula, orang yang belum atau tidak bisa menempuh pendidikan di bangku sekolah karena berbagai sebab dapat menempuhnya di sini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s